SOP kasbon harus menjelaskan jenis fasilitas, batas, persetujuan, jadwal pengembalian, perlakuan saat gaji tidak cukup, dan jejak pelunasannya.
SOP kasbon karyawan yang rapi memiliki enam tahap: pengajuan, verifikasi, persetujuan, pencairan, pemotongan, dan penutupan. Sebelum membuat formulir, perusahaan harus menentukan apakah fasilitas diperlakukan sebagai uang muka upah atau utang/cicilan, siapa yang memenuhi syarat, berapa batasnya, dan dokumen apa yang menjadi dasar. Istilah “kasbon” sehari-hari tidak menghapus kebutuhan klasifikasi tersebut.
Alur SOP yang dapat dipakai
- Tahap
- Pengajuan
- Data wajib
- Nominal, tujuan, tanggal dibutuhkan, usulan cicilan
- Kontrol
- Karyawan mengajukan dari identitasnya sendiri
- Tahap
- Verifikasi
- Data wajib
- Status kerja, saldo lama, potongan berjalan
- Kontrol
- Payroll menilai kemampuan jadwal, bukan kebutuhan pribadi
- Tahap
- Persetujuan
- Data wajib
- Nominal disetujui, tenor, tanggal mulai, penyetuju
- Kontrol
- Wewenang sesuai matriks dan tanpa persetujuan lisan saja
- Tahap
- Dokumen
- Data wajib
- Jenis fasilitas, jadwal potongan, kondisi perubahan
- Kontrol
- Sesuai PK/PP/PKB atau kesepakatan tertulis yang diperlukan
- Tahap
- Pencairan
- Data wajib
- Tanggal, rekening/cara bayar, referensi transaksi
- Kontrol
- Pihak pembayar berbeda dari pemohon
- Tahap
- Pemotongan
- Data wajib
- Periode, nominal, potongan lain, saldo
- Kontrol
- Cocok dengan payroll dan slip
- Tahap
- Penutupan
- Data wajib
- Saldo nol, tanggal lunas, koreksi bila ada
- Kontrol
- Tidak ada potongan setelah lunas
Periksa dasar pemotongan upah
PP 36/2021 menyebut pemotongan upah dapat dilakukan antara lain untuk uang muka upah serta utang atau cicilan utang pekerja. Pemotongan untuk uang muka upah dilakukan sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; pemotongan untuk utang atau cicilan utang harus berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Jumlah keseluruhan pemotongan yang dimaksud dalam Pasal 63 paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja.[1]
Ketentuan pengupahan tersebut telah diubah melalui PP 51/2023 dan terakhir PP 49/2025. Walaupun perubahan terbaru berfokus pada kebijakan upah minimum, selalu periksa status peraturan dan dokumen perusahaan sebelum menjalankan SOP. Vasco mencatat alur; perusahaan dan penasihat hukumnya tetap menentukan klasifikasi, dokumen, serta perlakuan yang sah.[1],[2]
Contoh jadwal yang transparan
Misalnya perusahaan menyetujui kasbon Rp2.000.000 dengan empat potongan masing-masing Rp500.000 mulai gaji September. Catatan karyawan menampilkan saldo awal Rp2.000.000, potongan September Rp500.000, dan saldo Rp1.500.000. Pada setiap periode, payroll tetap memeriksa jumlah seluruh potongan lain agar batas yang berlaku tidak terlewati. Jika gaji tidak cukup atau hubungan kerja berakhir, jangan membuat aturan mendadak; ikuti kondisi yang tertulis serta ketentuan hukum.
Aturan keputusan yang perlu ditulis
- ✓Siapa yang boleh mengajukan dan apakah ada masa kerja minimum berdasarkan kebijakan perusahaan.
- ✓Batas nominal atau frekuensi, serta apakah saldo lama harus lunas sebelum pengajuan baru.
- ✓Siapa yang berwenang menyetujui pada setiap rentang nominal.
- ✓Kapan pencairan dilakukan dan apakah ada jadwal pemrosesan rutin.
- ✓Bagaimana perubahan jadwal cicilan diminta, diperiksa, dan disetujui.
- ✓Apa proses jika cuti tidak dibayar, penghasilan turun, atau hubungan kerja berakhir.
- ✓Bagaimana keluhan, salah potong, kelebihan potong, dan pengembalian diselesaikan.
Pisahkan pemohon, penyetuju, dan pencair
Dalam tim kecil, pemisahan penuh mungkin tidak mungkin. Setidaknya, orang yang mengubah saldo tidak menjadi satu-satunya pihak yang menyetujui dan membayar. Lakukan rekonsiliasi bulanan antara daftar kasbon, rekening pembayaran, potongan payroll, dan saldo buku pembantu. Selisih harus punya tiket koreksi, bukan diperbaiki dengan mengubah saldo akhir tanpa jejak.
Jaga kerahasiaan data keuangan karyawan
Nilai kasbon, rekening, dan riwayat potongan termasuk data keuangan pribadi yang dikategorikan sebagai data pribadi bersifat spesifik dalam UU PDP. Batasi akses ke peran yang menangani pengajuan, payroll, dan audit; jangan membahas alasan pengajuan di grup; jelaskan tujuan penggunaan; dan tetapkan masa simpan serta penghapusan berdasarkan kebutuhan dan kewajiban perusahaan.[3]
Checklist penutupan setiap bulan
- ✓Seluruh pencairan punya persetujuan dan referensi pembayaran.
- ✓Potongan pada payroll sama dengan buku pembantu dan slip karyawan.
- ✓Jumlah seluruh potongan diperiksa terhadap batas yang berlaku.
- ✓Saldo negatif, potongan setelah lunas, dan jadwal terlewat bernilai nol.
- ✓Perubahan tenor menyimpan persetujuan baru tanpa menghapus jadwal lama.
- ✓Total saldo kasbon direkonsiliasi dengan catatan finance.
Vasco membantu mencatat pengajuan kasbon, persetujuan, saldo, dan hubungannya dengan payroll. Ini tidak berarti Vasco otomatis memastikan kepatuhan terhadap seluruh aturan atau mengambil keputusan kelayakan. Gunakan konsultasi gratis untuk memetakan alurmu, lalu minta pihak HR, finance, dan penasihat hukum menyetujui SOP final sebelum diterapkan.
Hindari menyimpan diagnosis, masalah keluarga, atau cerita pribadi jika tidak diperlukan untuk keputusan. Formulir cukup meminta tujuan dalam kategori yang ditetapkan perusahaan dan data finansial yang relevan. Semakin sedikit data sensitif dikumpulkan, semakin kecil pula beban perlindungan dan risiko penyebarannya.
Kasbon yang baik bukan sekadar uang keluar lalu dipotong. Karyawan dan perusahaan harus selalu melihat angka saldo yang sama.
Sumber
- [1]BPK — PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanDiakses 30 Agustus 2026.
- [2]BPK — PP Nomor 49 Tahun 2025Diakses 30 Agustus 2026.
- [3]BPK — UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data PribadiDiakses 30 Agustus 2026.
Baca standar editorial Vasco untuk cara kami memilih sumber, menulis contoh, dan memperbarui koreksi.